PB HMI MPO : Besok Ombnibus Law Harus Segera dibatalkan.

Rencana Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah banyak mendapatkan penolakan dari berbagai kelompok, salah satunya dari PB HMI MPO.
Pemerintah dan DPR RI harus segera batalkan, ingat Saat ini buruh, petani, masyarakat adat, akademisi, aktivis mahasiswa, pemuka agama dan sebagainya sudah bersuara dan rencana untuk turun ke jalan besok secara besar-besaran ungkap ketua komisi mahasiswa dan pemuda PB HMI MPO Ary Kapitang.

Lanjut Ary, kalau DPR RI tetap ngotot untuk sahkan maka aksi selanjutnya untuk penolakan ombnibus law secara besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah justru akan menggangu stabilitas nasional. Apalagi saat ini pemerintah disibukkan dengan penanganan Covid 19.
Oleh karena itu Tidak ada alasannya lagi untuk segera di batalkan atau stabilitas nasional ini terganggu.

Kami menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja memberikan dampak buruk kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki latar belakang ekonomi sosial seperti buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, dan masyarakat adat, serta mengancam masa depan generasi muda Indonesia.

“Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini lebih mementingkan kepentingan korporasi dari pada kepentingan rakyat dan keselamatan lingkungan hidup, yaitu atas nama investasi.. ungkap Ary.

Kami menilai pemerintah dan DPR sepertinya tidak menghiraukan tuntutan dari kelompok-kelompok masyarakat agar menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut.

Sistem politik demokratis yang dianut oleh negara Indonesia, membikin pembahasan undang-undang atau kebijakan politik harus melibatkan partisipasi publik seadil dan setara mungkin, dan publik pun tahu kalau saat ini Mayoritas rakyat Indonesia sudah jelas menolak dengan tegas RUU cipta kerja Omnibus law ini.

Kata Ary Kapitang, dunia dan masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, partisipasi publik tidak akan mungkin bisa berjalan maksimal.

READ  10 Reasons why your dad doesn’t actually want your father’s day gift

“Padahal, pemerintah sendiri yang mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial sebagai langkah dan upaya memutus mata rantai penularan COVID-19,” katanya.

Ia menilai pemerintah terlihat sangat memanfaatkan momentum pandemi untuk melakukan tindakan politis tanpa partisipasi publik. Salah satunya, pada 12 Mei 2020, DPR bersama pemerintah telah menyetujui Revisi Undang Undang (RUU) Minerba menjadi Undang-Undang.

“Padahal, RUU Minerba itu merugikan masyarakat dan mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. RUU Minerba tersebut awalnya merupakan inisiatif DPR periode 2014-2019 yang kemudian dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024.

Ary Kapitang mengatakan seluruh mahasiswa, pemuda dan rakyat Indonesia akan terpanggil untuk bersuara menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini disahkan maka akan mengancam keselamatan lingkungan, mengancam ruang hidup warga/umat, dan mengabaikan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.