RILIS SIKAP HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG KUPANG “ POLEMIK HONOR TIM EXPERT COVID-19 NTT”


Menanggapi situasi dunia internasional dan nasional yang sedang berada dalam krisis di berbagai sektor kehidupan akibat wabah “Coronavirus Disease 2019” (Covid-19) maka berbagai kebijakan di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menanggulangi wabah ini, salah satunya menyusun anggaran penanganan virus Covid-19. Secara keseluruhan anggaran ini sebesar Rp 1.139.964.768.451 menyusul masuknya anggaran dari masing- masing kabupaten. Keseluruhan anggaran ini, terdiri dari, angaran dari APBD Propinsi sebesar Rp. 286.857.476.000 dan dari kabupten /kota sebesar Rp. 942.999.025.441 dengan rincian anggaran penanganan Covid-19 dialokasikan sebesar Rp. 286.857.476.000, untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp. 279.593.836.003, sementara untuk pemberdaayan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 sebesar Rp. 573.513.457.448. Besaran angaran ini merupakan relakosasi anggaran dari APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota. Realokasi ini tidak termasuk proyek yang ditangani PUPR, antara lain infrastruktur, baik infrastruktur jalan dan jembata. Berikut data besaran dari masing-masing kabupaten :
Sumba Tengah Rp. 35.000.000.000
Kota Kupang Rp. 48.598.738.400
Rote. Rp. 21.883.441.210
Ngada Rp. 23.807.876.278
Flores Timur Rp. 14.000.000.000
Kupang Rp. 46.022.341.577
Malaka Rp. 12.034.039.750
Sumba Barat Rp. 26.155.392.706
Ende Rp. 14.578.159.500
Sabu Raijua Rp. 11.498.002.002
Manggarai Timur Rp. 23.600.152.600
Sumba Timur Rp. 34.798.610.181
Manggarai Rp. 21.606.646.073
Sikka Rp. 47.506.840.218
Alor Rp.13.989.642.368
TTU Rp. 32.067.222.131
Manggarai Barat Rp. 78.631.041.437
Belu Rp. 61.004.659.068
Sumba Barat Daya Rp, 27.002.156.508
TTS Rp. 35.500.000.000
Nagekeo Rp. 30.532.547.840
Lembata Rp. 13.181.515.595
Selanjutnya, melalui program kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Nusa Tenggara Timur dengan membentuk Tim Expert ( ahli dan pendamping) sebanyak 19 orang yang bertugas memberi masukan dan kajian terkait percepatan penanganan pandemic Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Gubernur 2020 yang mengatur bahwa Dinas Kesehatan NTT melibatkan orang tertentu dalam gugus tugas, maka harus di hargai.
Merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT bernomor : Dinkes. Sekr 1148/879/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, Ke-19 orang tersebut adalah:
Dr. dr. Hironimus A. G. Fernandez, M.Kes
Dr. Rafael Paun, SKM, M.Kes
Dr. Pius Weraman, SKM, M.Kes
Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp, M.Kes
Dr. Ermi Ndoen, SKM, MSCPH
Dr. dr. Idawati Treisno, M.Kes
Dr. Sangguana M. J. Koamesah, MMR, MMPK
dr. V.A.M.A Chrisnadarmani, MPH
Ben V Tarigan, ST, MM
Dr. Elcid Li
Meksianis Z. Ndii, S.Si, M.Math, Sc, Ph.D
dr. Yuli Butu, MPHSC
Dr. Teda Littik
dr. Yustina Yudha Nita, MSc
Maria Agnes Etty Dedy, S.Si, M.Kes, Apt
Paskalis Adrianus Nani, ST, MT
Natalia M.R Mamulak, ST, MM
Fainmarinat S. Inabuy, Ph.D
Rudi Rohi, M.Si
Dengan tugas-tugas Tim Expert Covid-19 NTT yang merujuk pada SK Dinkes. Sekr 1148/879/III/2020 sebagai berikut :
Melakukan pendampingan dan penguatan dalam perumusan kebijakan dalam kaitan Percepatan Penanganan Covid-19 NTT
Melakukan pendampingan dan penguatan sistem database dalam upaya Percepatan Penanganan Covid-19 NTT
Melakukan pendampingan dan penguatan dalam management data
untuk Percepatan Penanganan Covid-19 NTT
Melakukan pendampingan dan penguatan dalam konteks
monitoring dan evaluasi berkala untuk Percepatan Penanganan Covid-19 NTT.
Tim yang beranggotakan 19 orang tersebut, diapresiasi sangat tinggi oleh Dinkes NTT dengan memberi honor besar. Saat Dinkes Provinsi menggelar rapat yang berkaitan dengan Covid-19, maka tim expert dihadirkan dan akan menerima ucapan terima kasih dengan masing-masing orang di berikan upah sebesar Rp 900 ribu per jam. Jumlah ini sangat fantastis jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya sebesar Rp 1.950.000 per bulan di tahun 2020 ini. Itu artinya jika dalam sehari mereka bekerja selama tiga jam, maka penghasilan mereka sama dengan Rp 900.000 x 3 jam = Rp 2.700.000 per hari. Jika bekerja delapan jam maka Rp 900.000 x 8 jam = Rp. 7.200.000 per hari. Jika bekerja selama sebulan dengan hitungan normal 24 hari maka Rp. 7.200.000 x 24 hari = Rp. 172.800.000 per bulan. Selanjutnya jika hitungan untuk 19 orang perbulan maka Rp. 172.800.000,00 x 19 orang = Rp. 3.283.200.000 di kalikan setahun menjadi Rp. 3.283.000.000,00 x 12 = Rp. 45.876.000.000
Jika di lihat dari besaran anggaran yang akan di berikan kepada Tim Expert Covid-19 NTT akan menuai konflik dan penolakan di berbagai kalangan masyarakat di akhibatkan masih banyak masyarakat Nusa Tenggara Timur yang belum tersentuh sumbangan secara menyeluruh dari anggaran yang telah di anggarkan. Hal ini dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat NTT yang carut marut dampak dari wabah Covid-19 karena masyarakat harus tetap berada di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini.
Melihat alokasi anggaran yang sangat besar guna menjalankan tugas Tim Expert Covid-19 NTT dalam berbagai sektor mulai dari perumusan kebijakan, pengawalan, manajemen, dan evaluasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah provinsi dan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam menangani permasalahan Covid-19, maka tentunya diperlukan transparansi pengelolaan anggaran dan capaian-capaian apa saja yang telah dilaksanakan sehingga public secara luas dapat mengetahuinya. Dalam masa tiga bulan kerja yang telah dilewati, hal-hal diatas tentunya menjadi sebuah keresahan yang memerlukan penjelasan dari pihak-pihak terlibat, sehingga khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur kemudian tidak hanya tertawan oleh kepanikan yang disebabkan oleh melonjaknya angka positif Covid-19 yang secara nasional kian bertambah secara signifikan tetapi juga bisa berpegang pada beberapa upaya konkrit sebagai hasil usaha Tim Expert Covid-19 NTT dalam menanggulangi dampak dan mencegah meluasnya penyebaran di bumi Nusa Tenggara Timur.
Melalui rilis ini, maka Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kupang menyatakan sikap sebagai berikut :
Mendesak Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan klarifikasi transparansi anggaran dana 900 ribu/jam yang di berikan kepada Tim Expert Covid-19 Nusa Tenggara Timur.
Mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk merealokasikan anggaran dana Covid-19 dengan lebih memprioritaskan masyarakat yang terdampak langsung kebijakan penanggulangan Covid-19 di Nusa Tenggara Timur.
Mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memperhatikan asas keterbukaan publik untuk menjelaskan secara transparan kebijakan alokasi anggaran selama masa pandemi Covid-19 di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Apabila point tuntutan ini tidak segera di tindaklanjuti selama 3 x 24 jam maka kami akan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

READ  Harus Punya 30 Miliar Untuk Bisa Bertarung Di Pilkada, Ini Kata Emil

Panjang umur perjuangan, Yakin Usaha Sampai !

Leave A Reply

Your email address will not be published.