Harus Punya 30 Miliar Untuk Bisa Bertarung Di Pilkada, Ini Kata Emil

Nasional Keranjangnews.com Mahalnya biaya pemilihan kepala daerah yang sempat disampaikan Mendagri Tito Karnavian mendapat pembenaran dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tito menyebut butuh uang sedikitnya Rp30 miliar untuk jadi wali kota atau bupati. Makin mahal kalau levelnya gubernur.

Emil mengakui menjadi kepala daerah memang butuh dana yang tidak sedikit. Bahkan, ketika dia maju dalam pemilihan wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat pun modalnya mahal. Meski demikian, Emil enggan merinci berapa dana yang harus dirogohnya dalam dua pemilihan kepala daerah tersebut.

“Kalau mahal itu pasti mahal tapi angkanya saya tidak hafal kan semua ada di timses (tim sukses),” kata dia di Hotel Hilton, Kota Bandung, Selasa 19 November 2019.

Biaya yang besar, kata dia, tidak terlepas dari demokrasi di Indonesia terhitung mahal. 

1. Mendagri akan lakukan kajian akademis terkait Pilkada

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung harus dievaluasi. Hal ini ditegaskan Tito dalam rapat bersama Komite I DPD, Senin kemarin.

Menurut Tito, harus ada kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan 15 tahun.

“Saya garis bawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan pilkada langsung harus dievaluasi,” kata Tito seperti dilansir Antara.

2. Tito sebut calon bupati setidaknya harus punya Rp30 miliar untuk ikut pilkada

Menurut Tito, pilkada langsung tidak hanya menyedot banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tapi juga menguras kocek para calon kepala daerah.

“Bupati kalau gak punya Rp30 miliar, gak akan berani. Wali kota dan gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang gak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya,” ujar Tito sambil tertawa, seperti dikutip dari teropongsenayan.com.

READ  What to wear this spring no matter What you’re up to

Biaya tersebut, lanjut mantan Kapolri itu, jelas sangat mahal. Apalagi jika dibandingkan dengan pendapatan kepala daerah berupa gaji dan tunjangan, yang hanya sampai pada Rp12 miliar. Dengan demikian, para kepala daerah itu akan tekor.

Leave A Reply

Your email address will not be published.